Warga Keberatan Jika Kartu Sehat Berbasis NIK Dihentikan | Berita dan Review Bekasi Terkini - reviewbekasi.com
Bekasi 24 Jam

Warga Keberatan Jika Kartu Sehat Berbasis NIK Dihentikan

REVIEW, Bekasi – Penggunaan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Jamkesda KS-NIK) akan dihentikan oleh Pemkot Bekasi mulai 1 Januari 2020 mendatang.

Sejumlah warga yang merasakan manfaat dari Kartu Sehat (KS) merasa keberatan, karena hanya KS yang memberikan jaminan kepada warga untuk berobat secara gratis.

Maria Latifah warga Durenjaya, Bekasi Timur mengaku keberatan jika KS dihentikan. Sebab, jika beralih ke BPJS Kesehatan harus membayar iuran bulanan. “KS memberikan jaminan berobat gratis tanpa harus membayar iuran,” jelas Maria Latifah kepada REVIEW, Senin (9/12/2019).

Maria menambahkan selama ini ketika ada keluarganya yang sakit, biasanya memakai KS untuk berobat ke puskesmas. Bahkan KS juga bisa dipakai jika pasien membutuhkan rujukan ke rumah sakit besar. “Jadi sayang aja jika KS benar-benar dihentikan,” tegasnya.

Sementara itu, Darma warga Bojongmenteng, Rawalumbu mengaku kerap menggunakan KS untuk berobat ke rumah sakit. Namun, dalam beberapa bulan belakang, seringkali KS ditolak oleh rumah sakit. “Ketika saya sodorkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pihak rumah sakit memilih untuk memakai KIS. Sementara KS ditolak,” tegasnya.

Meski demikian, dirinya merasakan manfaat dari KS karena bisa menjamin masyarakat untuk mendapatkan pengobatan secara gratis.

Sebelumnya, muncul Surat Edaran Walikota Bekasi tentang pemberhantikan kartu sehat sementara. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

“Bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda,” bunyi surat edaran,.

Kini pemerintah sedang merumuskan kebijakan pelayanan yang sifatnya komplementer tidak tumpang tindih dengan program JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Untuk diketahui, Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kota Bekasi telah hadir sejak tahun 2017. KS-NIK fasilitas kesehatan ini untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi tanpa dipungut iuran. (dtr)




Klik Untuk Berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terpopuler

To Top