Pemkot Minta Kejari Ikut Terlibat Pengawasan TP4D | Berita dan Review Bekasi Terkini - reviewbekasi.com
Bekasi 24 Jam

Pemkot Minta Kejari Ikut Terlibat Pengawasan TP4D

foto: humas pemkot bekasi

REVIEW,Bekasi—Pemkot Bekasi melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi terkait dengan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dan tim pengawalan, pengamanan, pembangunan dan pemerintah daerah (TP4D).

Penandatangan MoU dilakukan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Sukarman SH, MH, Senin (07/10) di Aula Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jalan Veteran, Kota Bekasi.

Rahmat Effendi dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya sangat pengapresiasi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atas pendampingan yang dilakukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Setiap tahun, Pemkot Bekasi terus bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri dalam melakukan pendampingan dan pengawalan khususnya dalam melakukan pengawasan setiap proyek strategis daerah yang dilakukan pada sejumlah OPD di lingkungan Pemkot Bekasi.

“Tahun kemarin pendampingan dan pengawalan sudah berjalan sangat baik dan terkawal sehingga bisa meminimalisir kekurangan dan kesalahan yang terjadi, kita berharap ditahun ini pendampingan dan pengawalan ini dapat berjalan dengan baik pula seperti tahun sebelumnya,” kata Rahmat Effendi, Senin (7/10/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bekasi juga menginstruksikan agar Kepala Disperkimtan Kota Bekasi untuk segera mempercepat proses pembangunan gedung baru Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

“Ini dilakukan agar meningkatkan kinerja dan untuk kebaikan kedepannya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Sukarman mengatakan bahwa MoU ini dalam rangka kerjasama memberikan bantuan terkait masalah perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi.

“Artinya Jaksa selaku pengacara negara berhak untuk memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah baik itu di bidang perdata maupun tata usaha negara.” jelas Kajari. (des)




Klik Untuk Berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terpopuler

To Top