Pemkot Bekasi Gelar Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Berita dan Review Bekasi Terkini - reviewbekasi.com
Bekasi 24 Jam

Pemkot Bekasi Gelar Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

foto: humas pemkot bekasi

REVIEW, Bekasi—Pemkot Bekasi melalui Badan Keuangan Daerah memberikan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu (11/9/2019).

Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati  mengatakan sosialisasi ini merupakan kegiatan yang cukup strategis, karena inilah yang kemudian menjadi acuan untuk penyusunan APBD 2020.

“ Inilah yang menjadi tantangan daerah dan lebih menjadi tantangan kita semua. Harus memahami tentang aturan-aturan dengan juklak, juknis dan lain sebagainya sampai dengan aplikasinya. Semua kelengkapan harus disiapkan, saat ini kita harus baik, benar dan bersih ” ujar Reny dalam arahannya, Rabu (11/9/2019).

Menurut Reny, aturan-aturan baru ini kerap membuat daerah merasa bingung terkait munculnya acuan baru yang harus diikuti. Apakah aturan yang lama atau aturan yang baru? Pertanyaan tersebut harusnya segera diselesaikan dengan adanya sosialisasi bersama guna menyamakan persepsi sehingga harapannya menjadi acuan yang nantinya dalam proses perencanaan APBD 2020 sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. “Termasuk tentunya yang menjadi tantangan adalah belum terintegrasinya e-planning dan e-budgeting,” jelasnya.

Reny menjelaskan, kegiatan ini cukup strategis sebagai solusi bagaimana proses penyusunan dan penganggaran APBD 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjawab permasalahan dan tuntutan masyarakat Kota Bekasi.

Sosialisasi yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Hj. Reny Hendrawati ini diikuti oleh 120 orang peserta terdiri dari unsur TAPD Kota Bekasi, para Kepala OPD, Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor Inspektorat,  serta seluruh pegawai ASN di lingkungan BPKAD.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Supandi Budiman mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman untuk mengimplementasikan tahapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

“Selain itu, untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam rangka proses penyusunan dan penetapan APBD tahun anggaran 2020,” ujar Supandi. (des)




Klik Untuk Berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terpopuler

To Top