Hati-Hati, Nunggak BPJS Bakal Tak Bisa Perpanjang SIM dan Paspor | Berita dan Review Bekasi Terkini - reviewbekasi.com
Nasional

Hati-Hati, Nunggak BPJS Bakal Tak Bisa Perpanjang SIM dan Paspor

REVIEW, Jakarta—Pemerintah sedang menyiapkan aturan untuk memberikan sanksi ke masyarakat yang nunggak iuran BPJS Kesehatan. Nantinya, sanksi bagi penunggak pajak yakni tidak bisa mengakses beberapa pelayanan publik seperti perpanjangan SIM, pembuatan paspor, IMB dan lainnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pemberlakuan sanksi layanan publik itu untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Selama ini sudah ada sanksi namun hanya berupa tekstual tanpa eksekusi karena bukan wewenang dari BPJS.

“Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik,” kata Fachmi di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Saat ini, tingkat kolektabilitas iuran peserta mandiri atau PBPU yang berjumlah 32 juta jiwa hanya sekitar 50 persen. Dengan wacana inpres pelaksanaan sanksi layanan publik, pihaknya berharap bisa mendongkrak tingkat kepatuhan membayar iuran jaminan sosial BPJS Kesehatan.

Penerapan sanksi untuk meningkatkan kolektabilitas jaminan sosial berhasil di negara-negara lain. Fachmi mencontohkan, di Korea Selatan pemerintah menerapkan sanksi bagi yang menunggak iuran jaminan sosial. “Hasilnya, dari semula kolektabilitas negara tersebut hanya 25 persen, dalam waktu singkat meroket hingga 90 persen,” tegas Fachmi.

Seperti dilansir Kompas, melalui regulasi instruksi presiden ini, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dengan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain.

Sehingga apabila ada seseorang yang ingin mengakses layanan publik seperti memperpanjang SIM namun masih menunggak iuran, sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut.

Sanksi layanan publik tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Dalam regulasi itu mengatur mengenai sanksi tidak bisa mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bila menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan. Sayangnya, sanksi tersebut tidak ada satu pun yang pernah dilaksanakan. (blu)




Klik Untuk Berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terpopuler

To Top