Belanja Gaji ASN dan TKK Tinggi, Kota Bekasi Terancam Bangkrut? | Berita dan Review Bekasi Terkini - reviewbekasi.com
Bekasi 24 Jam

Belanja Gaji ASN dan TKK Tinggi, Kota Bekasi Terancam Bangkrut?

REVIEW, Bekasi—Beban gaji Aparatus Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Kota Bekasi tinggi. Ditambah dengan kondisi keuangan Kota Bekasi yang masih defisit, memungkinkan Kota Bekasi terancam dari kebangkrutan.

Anggota DPRD Kota Bekasi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Latu Har Hary menyebut defisit keuangan dan beban biaya gaji ASN dan TKK bisa saja membuat sebuah kota mengalami kebangkrutan. Di Kota Bekasi, ada 13.000 TKK yang setiap bulan harus menerima gaji.

Jumlah TKK yang begitu besar, sambung Latu, harus mampu dijelaskan secara terang ke masyarakat. Penjelasan tersebut nantinya akan menepis anggapan di masyarakat bahwa perekrutan TKK yang begitu besar di Kota Bekasi karena adanya deal politik atau janji politik.

“Bila terkait persoalan defisit tentunya nanti akan ada evaluasi dari dewan apakah jumlah TKK sudah sesuai dengan kebutuhannya karena hal itu terkait dengan belanja pegawai,” ujar Latu, Senin (9/9/2019).

Angka 13.000 TKK tersebut tersebar di Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan Kecamatan di Kota Bekasi. Latu mengatakan harusnya Pemkot melakukan evaluasi apakah jumlah tersebut realistis atau tidak. Karena jumlah tersebut sangat besar dan bila tidak diseimbangkan dengan produktifitas pastinya akan sangat membebani keuangan daerah.

“Di lapangan tentunya masyarakat dapat menilai jumlah tersebut realistis atau tidak,” katanya.

Ada beberapa SKPD yang beban kerjanya memang harus membutuhkan banyak tenaga. Disisi lain, ada juga SKPD yang tidak membutuhkan banyak tenaga. Sehingga, Pemkot Bekasi harus mengevaluasai apakah jumlah tersebut relevan atau tidak.

“Kita harus akui ada tenaga yang dibutuhkan, namun apakah semuanya dibutuhkan ini yang harus dievaluasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) merilis hasil penelitiannya dimana ada 124 pemerintah daerah (Pemda) terancam bangkrut karena belanja dalam APBD-nya lebih dari 70% untuk gaji PNS (termasuk di berbagai tunjangan serta hororarium kegiatan).

Dalam laporannya, Fitra berpendapat hal bangkrutnya sebuah daerah tidak lepas dari tingginya belanja pegawai dan pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik. (des)




Klik Untuk Berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terpopuler

To Top